Megawati: Memangnya Presiden Tidak Boleh Bikin Perppu?

Megawati: Memangnya Presiden Tidak Boleh Bikin Perppu?

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri prihatin terhadap sikap sebagian masyarakat Indonesia dalam menggunakan sosial media. Mereka dengan mudahnya menghakimi seseorang tanpa dasar yang jelas.

Terkait hal itu, Megawati menyinggung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang belakangan kerap dicela lewat sosial media sebagai pemimpin diktator. Ejekan itu diduga dipicu oleh pengesahan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

“Mungkin viral di medsos Presiden itu diktator. Lalu buat apa ya? Termasuk saya, susah-susah bikin reformasi, sekarang dibilang diktator,” ujar Megawati saat berbicara dalam dialog kebangsaan bertajuk ‘Mengelola Keberagaman, Meneguhkan Keindonesiaan’ di Auditorium LIPI, Jakarta Selatan, Selasa (15/08/2017).

Lagipula, lanjut dia, Presden secara konstitusional memiliki hak untuk menerbitkan atau mengesahkan aturan, termasuk Perppu. Apalagi Perppu tersebut diterbitkan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

“Emang enggak boleh Presiden bikin Perppu? Saya juga pernah jadi presiden. Boleh. Kenapa enggak boleh? Lalu kalau negara dalam keadaan bahaya, kita disuruh diam aja? Mau didiamin?” ucap Megawati.

“Buat apa pengorbanan sekian banyak para pendahulu the founding fathers kita. Apakah begitu riwayatnya Indonesia Raya yang kita cintai?” imbuh Ketua Dewan Pengarah UKP Pancasila itu.

Dia bahkan menyindir apa yang dilakukan para pencela Jokowi tersebut sebagai tindakan yang tidak jantan. Sebab, mereka hanya berkoar-koar di media sosial tanpa berani bertatap muka secara langsung menyampaikan pendapat yang logis dan berdasar.

“Saya bilang, orang itu pengecut. Datang baik-baik. Jangan ngomong itu di medsos. Bullying orang enggak jelas. Tunjukkan sikap kamu,” tantang Megawati.